Mahasiswa Cium Aroma "Main Mata" Lelang Jabatan di Sumenep

 Mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor Bupati Sumenep, Senin 15 juli 2019.

SUMENEP: Proses lelang jabatan Pimpinam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep, mulai tercium aroma tidak sedap. Terbukti Sejumlah mahasiswa yang tergabung Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), berunjuk rasa di Kantor Bupati Setempat, di Jl. Dokter Cipto, Kecamatan Kota, Senin (15/7/2019).

Mereka menyoroti proses penjaringan pengisian kekosongan 9 OPD di lingkungan Pemkab Sumenep, yang dicurigai adanya indikasi "Main Mata", sebab, sebelum Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes, sudah ada 9 nama yang digadang-gadang akan mengisi kekosongan jabatan itu, "Sebelum ditetapkan sudah muncul nama-nama yang akan mengisi kekosongan pimpinan OPD yang beredar di medsos, ini khan indikasi kongkalikong,"ungkap Korlap aksi Sutrisno, Senin (15/7/2019).

Mahasiswa berjanji akan terus mengawal pelaksanaan lelang jabatan pimpinan OPD ini. Sebab, pengisian pimpinan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan Sumenep ke depan.

"Jika pimpinan OPD secara kualitas kurang mampu, dipastikan tidak akan membawa Sumenep ini ke arah yang lebih baik"katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Edy Rasiyadi, saat menemui mahasiswa memastikan tidak akan ada permainan dalam seleksi terbuka ini. Semua proses seleksi telah prosedural.

“Kami pastikan semuanya sudah prosedural dan jika ada masukan terkait dengan proses seleksi silakan disampaikan ke kami,” terangnya.

Sembilan OPD yang belum ada pimpinan definitif itu di antaranya Dinas Perhubungan, Disperindag, Dispendukcapil, Dinkes, Dispertahortbun, Dinas Satpol PP, DPMPTDP, dan BPKAD.

Siswa Kreatif, Sampah Plastik Disulap Jadi Meja dan Kursi Cantik

Pamekasan:Yang namanya sampah ya tetaplah sampah, namun berbeda bila sampah berada di tangan siswa-siswi di Pamekasan, Madura,  Jawa Timur. Sampah plastik malah disulap menjadi meja dan kursi cantik dan menarik serta memiliki nilai jual tinggi. Penasaran khan…..

Mungkin sebagian orang tidak menyangka, bahkan bisa saja kaget, saat melihat meja dan kursi yang cantik ini, yang biasa diduduki orang di ruang tamu, ternyata  berbahan dasar sampah plastik.

Seperti yang dihasilkan oleh siswa SMA 4 Pamekasan.  Mampu membuat meja dan kusi cantik dari sampah plastik. Bahkan Dari tangan kreatif merekalah sampah plastik ini

Membuat meja dna kursi dari Sampah plastik ini, bukan serta merta langsung jadi, melainkan butuh proses, telaten dan keahlian dalam mendesain berbentuk meja dan kursi memiliki nilai ekonomis tinggi.

Dalam prosesnya, Pertam; sampah sampah plastic ini dikumupulkan dari lingkungan masyarakat sekitar, kemudian dipilah-pilah. Setelah itu sampah plastk yang masih bagus diambil dan dibersihkan.

lalu kemudain membuat ekobrik dari botol berukuran kecil dan besar. kemudian kemasan plastik itu dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan dengan cara ditusuk hingga penuh.

Dalam membuat satu set meja dan kursi, membutuhkan 40 botol ekobrik ukuran besar dan 9 botol ekobrik ukuran kecil dengan cara direkatkan. Kemudian melapisi dengan kulit kursi atau pengemasan.

“Dalam satu unit  meja atau kursi mebutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Bahkan saat ini kami baru menghasilkan sekitar lima unit yang sudah dipesan,” ungkap siswa SMA 4 Pameksan, Vito.

Menurutnya, untuk pemasaran selain dijual secara online, juga dijual ke dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan di luar Pamekasan,” Harganya dalam satu unit bervariasi dari harga Rp 1 juta Rp 2 juta 500 ribu rupiah tergantung model dan pesanan konsumen,”tandasnya

Pertemuan Jokowi-Prabowo, Sebuah Keniscayaan Dalam Berpolitik

Momen bersejarah yang ditunggu-tunggu, oleh rakyat Indonesia, akhirnya terjawab dengan bertemunya dua tokoh penting Jokowi-Prabowo. Sehingga dengan pertemuan itu menandakan sudah tidak ada lagi sebutan pendukung 01 maupun 02. Yang ada hanyalah Persatuan Bangsa Indonesia.

Pertemuan dua kontestan yang sempat bertarung keras, mengajarkan sebuah keniscaaan berdewasa dalam berpolitik. Karena berpolitik yang dewasa itu sangat menentukan terhadap stabilitas dalam berbangsa dan bernegara.

Sikap dewasa yang dicontohkan kedua tokoh ini, perlu dicontoh oleh para perpendukungnya, dengan ikut serta merajut kembali persaudaraan yang sempat retak. Oleh karena itu, saatnya saling berangkulan kembali, untuk bersama-bersama membangun bangsa ini kedepan dengan rukun dan damai. Karena bangsa yang besar itu sudah pasti dibangun di atas kepentingan bersama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil dan makmur.

Diharapkan, kedepan sudah tidak ada lagi istilah "Kampret dan Cebong", karena semuanya bersaudara sesamaa anak bangsa. Mari kembali beraktivitas kembali seperti semula, tanpa harus merasa sakit hati atau kecewa. Melainkan memberikan yang terbaik dengan karya dan prestasi untuk negeri tercinta ini.

Dengan begitu, maka negeri ini akan semakin disegani oleh negara lain di dunia, karena tetap mampu berdiri kokoh, solid dan bersatu sebagai negara yang majemuk, meski telah menghadapi berbagai tantangan dari segala penjuru.

Hemat penulis, kontestasi politik 2019, sebuah perhelatan politik yang paling menegangkan, dengan segala variannya. Tetapi negeri ini sudah teruji dan mampu melaluinya dengan damai dan kondusif. Semoga potret perpolitikan 2019 ini, menjadi inspirasi pergulatan kontestasi politik selanjutnya. Sehingga bangsa ini semakin matang dan dewasa untuk bisa bersaing dengan negara lain di dunia ini. Semoga!..
Wallahua'lam bissoweb...

Penulis, pecinta kopi hitam, tinggal d bluto sumenep, 14 juli 2019.

Menyoal Sumenep Lumbung Migas

(Menagih janji Dewan untuk bentuk BUMD khusus Migas)


Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak hanya kaya akan kebudayaan dan kaya akan peninggalan sejarah yang berlatar belakang kerajaan. Tetapi Kabupaten Sumenep ternyata memiliki kekayaan alam yang melimpah. Termasuk memiliki ratusan kepulauan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.

Salah satu kekayaan alam yang paling melimpah. Yakni, sebut saja Sumber Minyak dan Gas (Migas). Bahwa di Kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini, memiliki sekitar 32 sumber minyak dan gas, 7 sudah ditawarkan ke investor dan 4 lainnya sudah beroperasi, (Baca: Koranmadura, Jumat 31/08/2018).

Namun, Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada itu, ternyata belum mampu mengentaskan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Bahkan dalam LKPJ Bupati Sumenep tahun 2018, masyarakat miskin mencapai sekitar 7 ribu jiwa, atau sekitar 19 persen dari jumlah penduduknya, (Penamadura: Kamis, 21/03/2019).

Selain persoalan kemiskinan, juga yang sering mendapatkan sorotan mengenai infrastruktur. Utamanya di daeah kepulauan yang dekat dengan aktivitas operasi minyak dan gas tersebut.

Sangat ironis sekali, bila daerah terdampak Migas tidak diproitaskan pemenuhan infrastrukturnya. Padahal selaku daerah pengahasil sudah pasti ada "Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) " yang seharusnya dimaksimalkan. Sangat tidak relevan kiranya bila sebuah perusahaan besar seperti PT. Kangean Energy Indonesia (KEI) yang disinyalir udah beroperasi sejak tahun 1993, tidak memberikan kompensasi yang layak untuk masyarakat terdampak, (Penamadura, Kamis (21/03/2019).

Sementara itu Komisi II DPRD Sumenep beberapa waktu lalu sempat mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di Sumenep yang khusus bergerak di bidang minyak dan gas bumi (Migas) (beritajatim.com, Rabu (04/10/2017).

Dengan adanya BUMD khusus migas tersebut diharapkan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daera (PAD) setiap tahunnya. Mengingat sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai empat BUMD, yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang bergerak dibidang perbankan, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) yang mengelola SPBU, kemudian PT Sumekar yang bergerak di bidang transportasi laut, PD Sumekar mengelola apotek, dan PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air bersih.

Bisa dibayangkan, kalau satu BUMD saja bisa menyetorkan puluhan miliar dalam satu tahun, sedangkan di Sumenep terdapat empat BUMD, maka tinggal dihitung, berapa pemasukan ke PAD. Pasti ini akan lebih maksimal.

Semoga dengan kepemimpinan baru khususnya yang duduk di parlemen, nantinya betul-betul mewujudkan janjinya untuk memaksimalkan kekayaan migas di sumenep. Tentunya dengan kebijakan yang yang pro rakyat. Sehingga tidak terdengar lagi istilah " Miskin di Lumbung Migas", melaikan sebaliknya, Rakyat Sumenep akan semakin sejahtera berkat pengelolaan kekayaan Migas yang transparan dan proporsional..Semoga!..Wallahua'alam Bissoweb..

Penulis pecinta kopi hitam, tinggal di Bluto, 13 juli 2019.

Momentum Lebaran Idul Adha, Khasanah Merajut Persaudaraan yang Mulai Rapuh

Lebaran Idul Adha yang tidak lama lagi, menjadi momentum penting untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang mulai rapuh. Karena dalam lebaran ini, ada tradisi “silaturrahim”, yakni tradisi Saling memaafkan antar sesama, khususnya bagi ummat muslim. Dengan tradisi ini, menjadi solusi  yang sangat tepat untuk meminimalisir perpecahan dan permusuhan. Baik dalam pertemanan, keluarga, antar golongan maupun antar kelompok. Karena di momentum lebaran semua ummat muslim tengah larut dalam kemenangan, kebahagiaan serta semua persoalan yang sempat membebani baik dalam pemikiran, perasaan serta hawa nafsu, mayoritas sepakat meletakkan jauh-jauh demi menghormati hari besar Agama Islam tersebut.

Tidak hanya ummat muslim, momentum lebaran ini, juga didukung sepenuhnya oleh warga non muslim, dengan cara menghormati, tidak menciptakan kegaduhan apalagi mengganggu jalannya perayaan lebaran. Pun juga demikian, ummat muslim menghormati setiap warga non muslim yang merayakan hari besar agamanya, dijaga kondusifitasnya tidak saling mengganggu melainkan menghormati sesama warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Oleh karena itu, semua  ummat muslim dari berbagai jenis, profesi maupun jabatan yang melekat pada dirinya perlu terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan dengan memanfaatkan momentum lebaran sebagai ajang  merajut kembali persaudaraan dengan tradisi “silaturrahim”. Di momentum ini, kesempatan untuk membuang jauh-jauh rasa gengsi, angkuh, dan kesombongan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu bersalam-salaman dengan ucapan saling maaf memaafkan. Dengan seperti itu, maka pikiran negatif akan tersingkir dengan sendirinya, tersisih oleh pikiran positif  kedewasaan   yang timbul secara tiba-tiba akibat pengaruh momentum lebaran.

Sangat penting kiranya, bagi para elit maupun politisi, utamanya yang masih dilanda rasa kecewa maupun sakit hati pasca Pemilu, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) untuk memanfaatkan momentum lebaran Idul Adha yang tidak lama lagi. Untuk dijadikan ajang saling memaafkan, dengan cara bersilaturrahim mendatangi ke kediamannya masing-masing guna merajut kembali persaudaraan yang sempat rapuh.  

Pemandangan seperti ini, sudah tidak asing lagi di negeri ini. Utamanya bagi tokoh-tokoh penting, bahkan penguasa  sekalipun secara tidak langsung secara politis banyak diuntungkan dari momentum hari lebaran tersebut. Justru bagi hemat penulis, terasa aneh bila penguasa di Negeri ini tidak menjadikan momentum lebaran ini sebagai ajang mempersatukan ummat sebagai Negara yang majemuk. Penguasa dituntut harus peka terhadap kondisi riil bangsa ini yang beraneka ragam, apalagi negeri ini didominasi oleh ummat muslim.

Apalagi di lebaran Idul Adha ini, terdapat anjuran berkurban bagi ummat muslim yang secara ekonomis berkecukupan. Dengan berkurban ini, Semakin menambah hasanah kehidupan social. Intraksi terus terpupuk sehingga keutuhan persatuan dan persaudaraan terus terpelihara. Berkurban tidak hanya sebatas dimaknai membagikan daging kurban, tetapi dibalik itu terdapat nilai sosial yang tinggi. Yaitu  mampu merajut persaudaraan dan  tali silaturrahim antar sesama, baik masyarakat biasa, penguasa dan pengusaha. 

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan, bahwa momentum lebaran ini, sejatinya mempersatukan ummat dari semua lintas profesi maupun golongan. Semuanya sama sebagai masyarakat yang berjiwa luhur, berbudi pekerti, menghormati perbedaan dan menghargai sesamanya. Sehingga dengan momentum lebaran ini persatuan dan kesetuan bangsa di Republik ini akan semakin kokoh dan semakin disegani oleh Negara asing yang tidak memiliki tradisi “silaturrahim” yang menjadi cirikhas Masyarakat Nusantara ini.

Penulis penikmat kopi hitam, tinggal di Bluto Sumenep.

Mempertegas Keberpihakan Pemimpin Baru Terhadap Nasib Petani

(Sebuah catatan anak petani)

Pasca Pileg dan Pilpres, beragam pertanyaan mulai bermunculan, terkait kometmennya para pemimpin baru, baik yang duduk di parlemen, para Kepala daerah maupun Presiden terpilih yang telah dipilih rakyat. Apakah mereka betul-betul akan memperjuangkan nasib rakyat sesuai dengan janji-janjinya yang dituangkan dalam bentuk visi-misi saat masih mencalonkan?.
Lihat saja dalam perkembangannya nanti, apakah pemimpin baru itu nantinya membawa terobosan baru dengan perubahan dan harapan baru bagi rakyat, atau justru sebaliknya?, "kembali pada kubangan yang sama, tidak jauh lebih baik dari yang sebelumnya, Tsumma Naudubillah".

Saat ini rakyat butuh bukti nyata, bukan sebuah kekecewaan. Utamanya bagi masyarakat Madura pada umumnya, yang mayoritas petani. Dimana hingga saat ini "diakui masih belum tersejahterakan".

Petani di Madura saat ini, bisa dibilang tengah berjuang melawan teriknya matahari setiap hari untuk membesarkan tanaman tembakau yang merupakan tanaman alternatif di musim kemarau.

Mereka rela berpanas-panasan demi memperoleh keuntungan besar dari harga tembakau tahun ini. Karena tanaman tembakau sejauh ini masih menjadi tanaman primadona yang diyakini akan memperbaiki kondisi ekonominya.

Meski faktanya petani tembakau tak ubahnya berjudi. Karena sistim pemasarannya berbeda dengan pemasaran pada umumnya. Bahkan bisa dibilang sistim terlucu. Dimana petani tidak merdeka dalam menentukan harga tembakaunya sendiri, malah justru pembelinya dengan seenaknya mematok harga tembakau tersebut.
Pembeli tanpa melihat proses bagaimana petani dengan sekuat tenaga baik dari sisi biaya, tenaga untuk memproduksi tembakau. Sementara petani tidak berdaya karena nasib pertanian tembakau ada di tangan pabrikan maupun pihak gudang yang punya kuasa membeli tembakau.

Lalu dimana posisi pemerintah dalam memperjuangkan nasib petani tembakau?. Dimana kehadiran mereka dengan wujud yang nyata?. Jawabannya, selalu klasik, bahwa pemerintah tidak bisa membeli tembakau, apalagi sampai menghargai tembakau, karena persoalan harga tembakau sepenuhnya tergantung pabrikan maupun gudang selaku kuasa pembeli tembakau.

Nah, disinilah sebenarnya perlu diuji dan dipertegas kometmen para pemimpin baru ini. Baik para Wakil Rakyat (DPR) yang terhormat, maupun para Kepala Daerah, entah itu Bupati, Gubernur maupun Presiden. Seperti apa keseriusannya ketika melihat rakyatnya sudah tidak berdaya di bawah tekanan pengusaha yang super power. Semoga penguasa (Pemerintah) tidak bercengkrama dengan pengusaha dibalik penderitaan rakyat jelata yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil pertanian.

Pemerintah harus tegas dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada petani. Bahkan kalau perlu ada regulasi khusus tentang tataniaga tembakau yang berpihak pada petani. Sehingga antara petani dan pembeli sama-sama saling menguntungkan bukan sebaliknya. Wallahualam.

Mendambakan Figur, Mampu Penuhi Kebutuhan Masyarakat Sumenep

(Catatan Penikmat Medsos, menuju Sumenep 2020)

Belakangan, mulai marak di media sosial maupun pemberitaan, tentang siapa saja sosok figur yang dimunculkan untuk bertarung menuju Sumenep 2020.

Bahkan sejumlah nama, baik dari unsur fungsionaris Partai, Pengusaha, Kyai, Akademisi dan tokoh pemuda. Mulai disanding-sandingkan sebagai sosok pasangan yang disinyalir layak untuk memperebutkan Sumenep 2020.

Entah, seperti apa pembacaan dan tolak ukurnya, sehingga berkeyakinan sosok yang dimunculkan ke permukaan itu dinilai sesuai dengan kehendak masyarakat Sumenep.

Kalau dilihat dari kondisi sosial dan kulturnya, masyarakat Sumenep mayoritas agamis-religius. Artinya rata-rata masyarakatnya santri yang identik dengan pesantren. Jadi logis bila sosok yang diinginkan masih berlatar belakang dari Santri.

Di sisi lain masyarakat Sumenep juga plural dan lebih dinamis dari kebupaten lainnya di Madura. Jadi tidak menutup kemungkinan latar belakang lain, baik dari background bangsawan, pengusaha dan lainnya, juga bisa berkesempatan ikut serta berkontestasi merebut orang nomer satu di Sumenep. Semuanya serba mungkin, karena dalam dunia politik "Tidak ada yang tidak mungkin, karena yang ada hanyalah kepentingan abadi".

Sementara secara geografis, Sumenep terdiri dari Daratan dan Kepulauaan. Dan bila disederhanakan yaitu masyarakat petani dan nelayan. Sehingga wajar bila ada kolaborasi antara daratan dan kepulauan. Atau sangat logis pula belakangan marak bermunculan tokoh-tokoh kepulauan yang ingin maju mewarnai pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 2020 mendatang. Hal itu didorong keinginan yang sangat kuat untuk memajukan wilayah kepulauan yang selama ini dinilai "Kurang mendapat perhatian".

Di sisi lain, pasca Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) kemarin, sejumlah Partai Politik yang perolehan kursi-nya dominan di parlemen, sangat berpotensi mempersiapkan kadernya mengikuti kontestasi untuk menjadi orang nomer satu di Kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini.

Fenomena semacam ini bukan hal yang baru di Republik ini. Apalagi persoalan perebutan kekuasaan tentu menjadi isu yang paling seksi, karena banyak orang yang berkepentingan di dalamnya.

Dan yang pasti paling dominan berperan dalam perebutan kekuasaan itu, adalah Partai Politik yang memilik kewenangan dan diatur dalam Undang-Undang pemilu untuk merekom serta mengusung figur yang dipilih oleh rakyat. Meski keinginan Parpol pengusung tersebut tidak semuanya seirama dengan hati pemilih secara umum. Karena faktanya, masih banyak sosok yang tidak di kader dari Partai Politik jauh lebih layak. Hanya saja karena faktor ketidak-beruntungan, sehingga tidak dilirik oleh Partai Politik tertentu.

Oleh karena itu, Maka Partai Politik perlu menghadirkan kamauan rakyat tidak melulu hanya berdasar politik pragmatis saja. Sehingga pemimpin yang dihasilkan nantinya betul-betul murni dari suara rakyat, yang seringkali hanya dijargonkan "Suara rakyat, adalah suara Tuhan".

Tidak berlebihan kiranya, ketika rakyat memimpikan sosok pemimpin Sumenep 2020 yang lebih visioner, perduli dan berpihak pada rakyat tanpa ada diskriminasi antara masyarakat daratan dan kepulauan.

Memang sepintas tidak mudah, karena keinginan itu kadang harus tergilas oleh pergumulan politik yang tidak bisa dikalkulasi secara matematis. Karena dalam politik, hari ini bisa merah, besoknya berubah putih dan seterusnya.

Tetapi yang terpenting, dalam mencari sosok pemimpin itu, harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Sumenep, bukan berdasarkan keinginan para elit saja.

Sosok pemimpin itu tidak cukup bermodalkan latar belakang keilmuan dan segudang pengalaman, melainkan aksi nyata yang langsung dirasakan masyakat Sumenep pada umumnya. Wallahua'lam Bissoweb.