Menyoal Sumenep Lumbung Migas

(Menagih janji Dewan untuk bentuk BUMD khusus Migas)


Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak hanya kaya akan kebudayaan dan kaya akan peninggalan sejarah yang berlatar belakang kerajaan. Tetapi Kabupaten Sumenep ternyata memiliki kekayaan alam yang melimpah. Termasuk memiliki ratusan kepulauan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia.

Salah satu kekayaan alam yang paling melimpah. Yakni, sebut saja Sumber Minyak dan Gas (Migas). Bahwa di Kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini, memiliki sekitar 32 sumber minyak dan gas, 7 sudah ditawarkan ke investor dan 4 lainnya sudah beroperasi, (Baca: Koranmadura, Jumat 31/08/2018).

Namun, Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada itu, ternyata belum mampu mengentaskan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Bahkan dalam LKPJ Bupati Sumenep tahun 2018, masyarakat miskin mencapai sekitar 7 ribu jiwa, atau sekitar 19 persen dari jumlah penduduknya, (Penamadura: Kamis, 21/03/2019).

Selain persoalan kemiskinan, juga yang sering mendapatkan sorotan mengenai infrastruktur. Utamanya di daeah kepulauan yang dekat dengan aktivitas operasi minyak dan gas tersebut.

Sangat ironis sekali, bila daerah terdampak Migas tidak diproitaskan pemenuhan infrastrukturnya. Padahal selaku daerah pengahasil sudah pasti ada "Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) " yang seharusnya dimaksimalkan. Sangat tidak relevan kiranya bila sebuah perusahaan besar seperti PT. Kangean Energy Indonesia (KEI) yang disinyalir udah beroperasi sejak tahun 1993, tidak memberikan kompensasi yang layak untuk masyarakat terdampak, (Penamadura, Kamis (21/03/2019).

Sementara itu Komisi II DPRD Sumenep beberapa waktu lalu sempat mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di Sumenep yang khusus bergerak di bidang minyak dan gas bumi (Migas) (beritajatim.com, Rabu (04/10/2017).

Dengan adanya BUMD khusus migas tersebut diharapkan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daera (PAD) setiap tahunnya. Mengingat sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai empat BUMD, yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang bergerak dibidang perbankan, PT Wira Usaha Sumekar (WUS) yang mengelola SPBU, kemudian PT Sumekar yang bergerak di bidang transportasi laut, PD Sumekar mengelola apotek, dan PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air bersih.

Bisa dibayangkan, kalau satu BUMD saja bisa menyetorkan puluhan miliar dalam satu tahun, sedangkan di Sumenep terdapat empat BUMD, maka tinggal dihitung, berapa pemasukan ke PAD. Pasti ini akan lebih maksimal.

Semoga dengan kepemimpinan baru khususnya yang duduk di parlemen, nantinya betul-betul mewujudkan janjinya untuk memaksimalkan kekayaan migas di sumenep. Tentunya dengan kebijakan yang yang pro rakyat. Sehingga tidak terdengar lagi istilah " Miskin di Lumbung Migas", melaikan sebaliknya, Rakyat Sumenep akan semakin sejahtera berkat pengelolaan kekayaan Migas yang transparan dan proporsional..Semoga!..Wallahua'alam Bissoweb..

Penulis pecinta kopi hitam, tinggal di Bluto, 13 juli 2019.